UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA UNIVERSITAS BINA DARMA - TEKNIK - TEKNIK SIPIL - ASPEK HUKUM BIDANG BANGUAN - PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL. UNIVERSITAS BINA DARMA.
|
Text
PER 11 PART 2_Prioritas Pembangunan Nasional(2019-2020)_UNIVERSITAS BINA DARMA.pdf Download (263kB) | Preview |
Abstract
Secara bertahap krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 dapat dipulihkan. Di BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN, berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat diselesaikan dengan baik. Pihak�pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah beritikad untuk menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial ekonomi secara berangsur memulih kembali. Selanjutnya gerakan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki tahapan penyelesaian; serta aksi separatisme di Papua dan Maluku diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif. Dalam hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, permasalahan perbatasan dan pelanggaran wilayah negara Indonesia dapat diselesaikan melalui proses hukum dan diplomasi sehingga tidak memperburuk hubungan antar negara. Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat intensitasnya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dapat ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa aman, damai, dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melanjutkan pembangunan nasional. Di BIDANG POLITIK, proses demokratisasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran negara dan masyarakat secara mendasar. Amandemen UUD 1945, disahkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik termasuk peraturan perundangan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan�undangan otonomi daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan sipil milter telah mengubah struktur politik ke arah kehidupan politik yang demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan-perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses demokratisasi ke depan. Dalam BIDANG HUKUM terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan antara lain dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga tinggi negara dan berkedudukan setingkat Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan dibentuk pengadilan niaga untuk membantu kepentingan dunia usaha dalam penyelesaian masalah utang piutang.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Civil Engineering and the Environment |
| Depositing User: | Mr Edi Surya Negara |
| Date Deposited: | 13 Feb 2022 08:38 |
| Last Modified: | 13 Feb 2022 08:38 |
| URI: | http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/5026 |
Actions (login required)
 |
View Item |
