UNIVERSITAS BINA DARMA - PASCA SARJANA - ILMU KOMUNIKASI - KOMUNIKASI PERSUASI DAN STRATEGI NEGOSIASI (KPN-303) - PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER (K3)

UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA UNIVERSITAS BINA DARMA - PASCA SARJANA - ILMU KOMUNIKASI - KOMUNIKASI PERSUASI DAN STRATEGI NEGOSIASI (KPN-303) - PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER (K3). UNIVERSITAS BINA DARMA.

Text 7. K4 .PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI 2020 - 2021 GANJIL UBD.docx Download (51kB)

Abstract

A. Pendahuluan Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis, khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah, sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Masih belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender ini bisa dibaca pada realitas partisipasi perempuan dalam jabatan-jabatan publik di dunia internasional yang ternyata masih sangat minim dan begitu memprihatinkan. Hal ini ditandai dari 418 partai politik di 86 negara, perempuan yang menduduki posisi sebagai presiden/ ketua partai hanya 10,8%, deputi presiden/wakil ketua 18,7%, sekretaris jenderal 7,6%, juru bicara partai 9%2. Menurut sensus yang 2 Lihat, Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2000. Baca juga, Soetjipto AW. “Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik”. Dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Peny). Perempunan Pemberdayaan. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI. 1997. hlm. 3. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya meneliti tentang masuknya perempuan ke sektor politik adalah untuk mengetahui lebih jauh apakah terjadi perluasan scope politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan dan sebagainya. Kehidupan politik barangkali akan lebih bermoral; karena perempuan lebih mementingkan “conventional politics” Dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS)3 tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51 persen dari seluruh populasi atau lebih banyak dari total jumlah penduduk di ketiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Namun demikian, jumlah yang besar tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik di Indonesia. Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum4, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (affirmative action) telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kuangnya 30 persen. Hal ini tercermin secara implicit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Namun pada sisi yang lain, justru akan menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan dari keijakan Undang-undang tersebut. Menurut Tari Siwi Utami5, upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya political will dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengarusutamaan gender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat sebagai perkembangan yang cukup menggembirakan bagi aktivis perempuan yamng concern terhadap pengarusutamaan gender seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada “hard politics” seperti arm race, perang, senjata nuklir dan sebagainya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan. Ada masalah yang sangat strategis untuk dikaji lebih jauh, yaitu mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik beserta segala kendala dan faktor pendukung keterlibatan mereka. Hal ini sangat penting diteliti karena dalam perspektif politik modern, logikanya, agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat perempuan Indonesia sudah selayaknya dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai politik yang ingin melapangkan jalannya ke gedung parlemen. Hal ini didasari oleh fenomena bahwa 57% perolehan suara ditentukan oleh suara perempuan6. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya meneliti tentang masuknya perempuan ke sektor politik adalah untuk mengetahui lebih jauh apakah terjadi perluasan cakupan politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan dan sebagainya.7 Bahkan lebih jauh dari itu, karena setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan, maka mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik.

Item Type:	Other
Subjects:	H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Divisions:	Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Electronics and Computer Science
Depositing User:	Mr Edi Surya Negara
Date Deposited:	13 Feb 2022 10:00
Last Modified:	13 Feb 2022 10:00
URI:	http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/5581

Actions (login required)

View Item