UNIVERSITAS BINA DARMA - TEKNIK - TEKNIK SIPIL - ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN - ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI

UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA UNIVERSITAS BINA DARMA - TEKNIK - TEKNIK SIPIL - ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN - ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI. UNIVERSITAS BINA DARMA.

Preview

Text PER 10_Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi(2019-2020)Pendek_UNIVERSITAS BINA DARMA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Jasa Konstruksi adalah salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis di tatanan ekonomi suatu negara berkembang karena menggunakan biaya konstruksi yang cukup besar dan berputar serta terdistribusikan kepada berbagai pihak yang mengakibatkan adanya perputaran keuangan dalam perekonomian bagi masyarakat. Selain sebagai media untuk sektor lain guna berkembang Undang Undang Jasa Konstruksi juga merupakan tempat lahan bagi tenaga kerja untuk bekerja mendapatkan penghasilannya dan melanjutkan kehidupannya yang sangat berarti. Dari hal tersebut maka telah dilakukan kajian terhadap jasa konstruksi baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dimana ditemukan berbagai hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencari penyebab dari hal tersebut secara sistem pemerintahan adalah kurang berperannya institusi yang melakukan pembinaan jasa konstruksi pada sistem pemerintahan kita, award and punishment dapat dikatakan tidak ada, penghargaan maupun pengenaan sanksi tidak berjalan, daftar hitam sebagaimana tertuang dalam Keppres No.80 Tahun 2003 juga tidak ada yang mengurusnya, orang enggan dikenai sanksi karena mempunyai dampak physhologis yang cukup besar . Oleh sebab itu untuk menyelesaikan hal tersebut perlu pemerintah di tingkat pusat memikirkan dan menetapkan salah satu unit instansi di pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan jasa konstruksi dengan kosakata yang jelas sehingga khalayak ramai mengetahui. Jasa konstruksi yang dititipkan di Departemen Pekerjaan Umum dirasa kalimat Pekerjaan Umum belum mencerminkan tentang jasa konstruksi namun pengairan , jalan dan ciptakarya serta tataruang. Setelah institusi di tingkat pusat ditetapkan maka akan mudah melakukan tindakan hukum maupun pengembangan terhadap norma dan penegakan hukumnya .Salah satu usulan dari Tim ini agar dibentuknya Kementrian Konstruksi yang mengurusi jasa konstruksi termasuk segala aspeknya pada pemerintahan yang akan datang. Negara-negara tetangga yang menangani jasa konstuksi dengan serius dapat memanfaatkan kebutuhan jasa konstruksi dengan mengikut sertakan penyedia jasa melakukan export keahlian dan keterampilan di manca negara

Item Type:	Other
Subjects:	T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions:	Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Civil Engineering and the Environment
Depositing User:	Mr Edi Surya Negara
Date Deposited:	13 Feb 2022 08:45
Last Modified:	13 Feb 2022 08:45
URI:	http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/5375

Actions (login required)

View Item