UNIVERSITAS BINA DARMA - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - AKUNTANSI - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KK-5272) - STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Republik Indonesia

UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA UNIVERSITAS BINA DARMA - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - AKUNTANSI - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KK-5272) - STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Republik Indonesia. UNIVERSITAS BINA DARMA.

[img]
Preview
Text
Buku-SAP-2019_tanpa-logo_web1.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem 33 pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 34 dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya Memberi 35 arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah 36 yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar 37 mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, 38 atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Item Type: Other
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management
Depositing User: Mr Edi Surya Negara
Date Deposited: 13 Feb 2022 08:23
Last Modified: 13 Feb 2022 08:23
URI: http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4953

Actions (login required)

View Item View Item