KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD PROVINSI DI INDONESIA

Verawaty, Verawaty (2019) KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD PROVINSI DI INDONESIA. In: Seminar Hasil Penelitian Fakultas Vokasi di Universitas Bina Darma (UBD), 9 Oktober 2019, Universitas Bina Darma.

[img] Text
Prosiding Semhavok Verawaty dkk 2019.pdf

Download (184kB)

Abstract

Abstract Mandatory disclosure requires the government to disclose information that must be submitted in accordance with Government Accounting Standards (GAP) which aims to achieve transparency and accountability in public finances. This study was aimed to examine the effect of regional size, wealth, financial independence, number of government agency, and intergovernmental revenue in compliance with mandatory disclosures in all provincial governments of Indonesia. This study used the type of mandatory disclosure with the scoring method, by making a list of required disclosure checklists in notes on financial report based on GAP. The study used multivariate regression. The results indicated that only regional size had a positive effect on compliance with mandatory disclosures. This showed that regional size was able to influence or increase mandatory disclosure. This analysis supports the theory that the greater the total asset is, the greater the mandatory disclosure of local government financial report will be. The regional wealth, financial independence, number of government agency, and intergovernmental revenue were not able to affect the increase in compliance with mandatory disclosure because it did not reflect as the proxy for the achievement of activities or regional financial management so as not to encourage local governments to increase its compliance. Keywords: compliance of mandatory financial report disclosure, government characteristics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran daerah, jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan jenis pengungkapan wajib dengan metode sistem scoring, yaitu membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 tahun 2010. Penelitian menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu multivariate regression. Hasil menunjukkan hanya ukuran daerah yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daerah mampu mempengaruhi atau meningkatkan pengungkapan wajib di pemerintah provinsi. Analisis ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin besar total aset maka kepatuhan pengungkapan wajib LKPD semakin besar. Jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan intergovernmental revenue tidak mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengungkapan wajib LKPD provinsi di Indonesia dikarenakan tidak mencerminkan sebagai proksi untuk tercapainya kegiatan atau pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Kata Kunci: kepatuhan pengungkapan wajib LKPD, karakteristik pemerintah daerah

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Depositing User: Mrs Verawaty Mahyudin
Date Deposited: 09 Dec 2019 10:22
Last Modified: 09 Dec 2019 10:22
URI: http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4101

Actions (login required)

View Item View Item