Hardiyansyah, Hardi (2012) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK: ANALISIS PELUANG DAN ANCAMAN DENGAN PENDEKATAN MODEL EDWARDS III DI KOTA PALEMBANG. In: Prosiding Seminar Nasional Pemerintahan Inovatif, 12-14 Juni 2012, Malang, FIA Universitas Brawijaya.
Text
Hardiyansyah_makalah IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.doc Download (254kB) |
Abstract
Lahirnya kebijakan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas tentu saja pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Substansi undang-undang tersebut telah mengarah kepada bentuk perwujudan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh semua pihak (stakeholder). Namun demikian, yang sering terjadi permasalahan bukan pada regulasi tersebut, tetapi masalah terkadang muncul dari sisi implementasinya. Implementasi kebijakan undang-undang tersebut akan berhadapan kepada peluang keberhasilan dan sekaligus ancaman yang akan menghambat pelaksanaannya. Melalui pendekatan model Edwards III, ada empat faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan sekaligus ancaman dalam implementasi kebijakan undang-undang tersebut. Keempat faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | komunikasi, sumber daya, sikap implementor, struktur birokrasi. |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences |
Depositing User: | Dr Hardiyansyah Hardiyansyah |
Date Deposited: | 03 Feb 2016 05:32 |
Last Modified: | 03 Feb 2016 05:32 |
URI: | http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/2676 |
Actions (login required)
View Item |