MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA (2022) MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
Artikel Hardiyansyah UBD for LPPM UNY.pdf

Download (612kB) | Preview
Official URL: https://www.binadarma.ac.id

Abstract

Pada tahun 2006 yang lalu, Palembang dikenal dengan kota yang kotor dan jorok di Indonesia. Namun kini status tersebut telah berubah, Palembang telah menjadi kota metropolitan yang bersih dan hijau dengan mendapatkan tujuh kali piala Adipura berturut-turut sebagai kota terbersih peringkat pertama untuk kota metropolitan. Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi perhatian peneliti adalah model implementasi kebijakan yang bagaimana dan seperti apa yang telah diadopsi oleh Pemerintah Kota Palembang sehingga dalam kurun waktu relative singkat, kota Palembang telah mampu menjadi kota metropolitan terbersih di Indonesia, bahkan kota metropolitan terbersih tingkat ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi, konten dan konteks dari model implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pengamatan/observasi dan wawancara mendalam/in-depth interviews kepada informan terpilih. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, bahwa model implementasi kebijakan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kota Palembang lebih mengarah kepada model implementasi kebijakan dari Edwards III yang meliputi empat faktor yang menentukan keberhasil implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi. Kedua, realitas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edwards III perlu ditambah dengan faktor lain, yaitu ‖komitmen pimpinan.‖ Ketiga, dalam penelitian ditemukan bahwa komitmen pimpinan (walikota) turut melengkapi keempat faktor tersebut. Model implementasi kebijakan dari Edwards III yang terdiri dari empat faktor tersebut, setelah direkonstruksi ulang menjadi lima faktor, yaitu: komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, struktur birokrasi, dan komitmen pimpinan.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Mr Edi Surya Negara
Date Deposited: 24 Jun 2022 00:59
Last Modified: 24 Jun 2022 00:59
URI: http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/15049

Actions (login required)

View Item View Item