UNIVERSITAS BINA DARMA, UNIVERSITAS BINA DARMA (2022) KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD PROVINSI DI INDONESIA. KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LKPD PROVINSI DI INDONESIA.
|
Text
Prosiding Semhavok Verawaty dkk 2019.pdf Download (78kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran daerah, jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah dan intergovernmental revenue terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan jenis pengungkapan wajib dengan metode sistem scoring, yaitu membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 tahun 2010. Penelitian menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu multivariate regression. Hasil menunjukkan hanya ukuran daerah yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daerah mampu mempengaruhi atau meningkatkan pengungkapan wajib di pemerintah provinsi. Analisis ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin besar total aset maka kepatuhan pengungkapan wajib LKPD semakin besar. Jumlah SKPD, kekayaan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan intergovernmental revenue tidak mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengungkapan wajib LKPD provinsi di Indonesia dikarenakan tidak mencerminkan sebagai proksi untuk tercapainya kegiatan atau pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Civil Engineering and the Environment |
| Depositing User: | Mr Edi Surya Negara |
| Date Deposited: | 21 Jun 2022 05:02 |
| Last Modified: | 21 Jun 2022 05:02 |
| URI: | http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/13672 |
Actions (login required)
 |
View Item |
