TATA PENGELOLAAN BANJIR PADA DAERAH REKLAMASI RAWA (STUDI KASUS: KAWASAN JAKABARING KOTA PALEMBANG).

ishak yunus, ishak yunus (2022) TATA PENGELOLAAN BANJIR PADA DAERAH REKLAMASI RAWA (STUDI KASUS: KAWASAN JAKABARING KOTA PALEMBANG). TATA PENGELOLAAN BANJIR PADA DAERAH REKLAMASI RAWA (STUDI KASUS: KAWASAN JAKABARING KOTA PALEMBANG).

[img]
Preview
Text
Full Piper PIT HATHI Padang 2014.pdf

Download (375kB) | Preview
Official URL: https://www.binadarma.ac.id

Abstract

Kota Palembang yang ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk ± 1.500.000 jiwa (Eddy Harsono,2011) merupakan kota yang mempunyai pertumbuhan relatif tinggi. Pertumbuhan ini tercermin dari perubahan-perubahan fisik kota, yaitu sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan akan ruang, baik untuk perumahan maupun untuk fasilitas perkotaan yang lainnya, sehingga arah pengembangan Kota Palembang difokuskan ke daerah rawa lebak khususnya daerah rawa lebak Jakabaring. Luas keseluruhan daerah rawa kota Palembang Tahun 2002 adalah : 11.754,4 hektar atau sekitar 32,22% dari luas wilayah kota Palembang yang luasnya adalah 400,6 km². Dari luas total lahan rawa tersebut, sekitar 48,42% merupakan rawa yang dapat direklamasi untuk kegiatan sektor perkotaan. sedangkan sisanya merupakan rawa konservasi, yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian lahan basah dengan persyaratan tertentu atau sebagai ruang terbuka. Pelaksanaan konservasi rawa berdasarkan azas kemanfaatan untuk umum, keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa (Eddy Harsono,2011). Kawasan Jakabaring kota Palembang yang sebagian besar merupakan dataran rendah atau daerah rawa lebak yang selalu tergenang air selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau dan sebagian lagi daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan range 2 - 3 m, sehingga menyebabkan banjirnya kawasan penduduk sekitar kawasan reklamasi yang untuk pemukiman penduduk lama atau bagi pemukiman perumahan yang telah lama berdiri. Kondisi banjir yang terus menerus ini, akibat urugan bangunan baru dengan level yang lebih tinggi, maka diperlukan suatu kebijakan tentang penimbunan tanah rawa bagi bangunan baru untuk menyiapkan kolam-kolam atau tampungan air, yang besar tampungannya harus sama dengan besarnya volume air rawa saat ini, membuat pintu air pada sungai-sungai yang ada seperti sungai Kedukan, Sungai Solok Udang, Sungai Solok Seluang, saluran-saluran lainnya yang dapat mengendalikan banjir akibat pasang surut. PIT HATHI XXXI, 22-24 Agustus 2014 Padang Dosen Fakultas Teknik Universitas Bina Darma Pengurus HATHI Cabang Sumatera Selatan 2 Sehingga reklamasi daerah rawa pada umumnya akan merubah fungsi rawa menjadi lahan kering yang akan digunakan untuk jalan, perumahan dan lain-lain, dan dengan memperhatikan serta mematuhi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang akan memberikan rekomendasi terhadap luas daerah rawa yang dapat dikeringkan atau ditimbun dan luas lahan yang harus dikompensasikan untuk mempertahankan fungsi rawa sebagai sumber air dan penampungan air, dan pemukiman penduduk terhindar dari banjir

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User: Mr Edi Surya Negara
Date Deposited: 20 Jun 2022 07:09
Last Modified: 20 Jun 2022 07:09
URI: http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/13286

Actions (login required)

View Item View Item