“PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD”
(Studi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan) 

Rimbun Remulun, Dedi Rianto Rahadi, Heriyanto
Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Bina Darma

ABSTRACT

RIMBUN REMULUN, Organizational Performance Assessment Methods Using Balanced Scorecard ( study on the Secretariat Electoral Commission of South Sumatra Province). The purpose of this study is to determine the performance of the organization in Secretariat National Election Commission of South Sumatra Province by using the balance scorecard to determine the standards and innovation of the staff in  Secretariat General Elections Commission of South Sumatra Province to knows the quality of election.         
The results of the study was the National Election Commission of south Sumatra assessed by the method of balance scorecard with Four perspective :  financial perspective claimed good, because the achievement between goals and targets based on the comparison of financial realization. Customer perspective they are  participation of the public in elections or local elections shows they are is good cooperation between the Commission with the Society. Internal Process Business Perspective, implementation of management and planning data, implementation of human resource development, in services and human resource  administration. Learning and Growth perspective as doing some meeting, working meeting, and coordination meetings to discuss various things about elections, doing reporting SIMAK-BMN (Financial Accounting and management information system-nations proverties stuff) and SI-ADKA (Information System-human recource administration). Standards quality and innovation done by training accourding  to the laws and creating special programs base on main taskand function.
The performance assessment of organizations use the balance scorecard with this four perspective. Performance of the organizations claimed good by the accompased of goal strategic from Electoral Commission of South Sumatra Province.

Keywords: Assessment of the organization, Balance scorecard

ABSTRAK

RIMBUN REMULUN, Penilaian Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard (studi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan). Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui kinerja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dinilai dengan menggunakan metode balance scorecard dan untuk mengetahui standar dan inovasi dari pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas.
Hasil penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera selatan dinilai dengan menggunkan metode balance scorcard dengan Empat Perfektif yaitu Persfektif Keuangan dinyatakan baik, karena pencapaian target berdasarkan perbandingan target dan realisasi keuangan. Perspektif Pelanggan adanya peran masyarakat dalam pemilu/pilkada menunjukan adanya kerjasama yang baik antara KPU dengan Masyarakat. Perspektif Proses Bisnis Internal, terlaksananya manajemen dan perencanaan data serta terlaksannanya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawian. Persfektif Pembelajaran dan Pertumbuhan selaku menyelnggarakan rapat, raker, dan rakor untuk membahas berbagai hal tentang kepemiluan, melakukn pelaporan SIMAK-BMN (sistem Informasi manajemen akuntansi keuangan-Barang milik negara), dan SI-ADKA (Sistem Informasi-Administrasi kepegawaian). Kualitas standar dan inovasi dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan Undang-Undang serta membuat program khusus yang sesuai tupoksinya.
Penilaian kinerja organisasi menggunkan balance scorecard dengan empat persfektif ini dinyatakan kinerja organisasi dilaksankan dengan baik dengan tercapainya target startegis Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Penilaian Kinerja organisasi, Balance scorecard

1.	PENDAHULUAN
 
1.1.	Latar Belakang
Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya Demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa ini, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Propinsi Sumatera Selatan yang merupakan organisasi publik, membutuhkan alat untuk mengkomunikasikan rencana strategisnya kepada semua anggota organisasi. Alat komunikasi tersebut adalah balanced scorecard (Imelda, 2004). Balance scorecard merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja manajemen perusahaan, yang juga dapat diterapkan sebagai suatu sistem strategi manajemen. Balance scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi kedalam tindakan-tindakan nyata (Kaplan dan Norton, 1992). 
Selain mempertimbangkan aspek finansial, balance scorecard juga mempertimbangkan aspek non finansial. Balance scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir. Aplikasi balance scorecard juga mencakup aktivitas pertumbuhan dan pembelajaran, yang dapat memberikan kontribusi pada proses bisnis internal. Oleh karena itu, balanced scorecard dinilai sesuai untuk diterapkan pada organisasi sektor publik. Hal tersebut sejalan dengan tujuan organisasi publik yang menempatkan pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan non keuangan sebagai prioritas utama (Mahmudi, 2007). 
Penerapan balanced scorecard di organisasi publik juga tidak sama dengan apa yang dilakukan di organisasi bisnis (Imelda, 2004). Perbedaan tersebut antara lain adanya perubahan framework dimana yang menjadi pemicu dalam balanced scorecard untuk organisasi publik adalah misi untuk melayani masyarakat, perubahan posisi perspektif finansial dan perspektif pelanggan, perspektif pelanggan menjadi perspektif customer and stakeholder, serta perubahan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menjadi perspektif employess and organization capacity. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penilaian Kinerja Organisasi dengan Menggunkan Balance Scorecard (Studi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan)”
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1.	Belum adanya penjelasan tentang kreteria penilaian kinerja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
2.	Dukungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas masih terhitung rendah.
1.3. Perumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah ialah sebagai berikut: 
1.	Bagaimanakah kinerja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dinilai dengan menggunkan metode Balance Scorecard?
2.	Bagaimana kualitas standar dan inovasi dari pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas?
1.4. Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui kinerja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dinilai dengan menggunkan metode Balance Scorecard.
2.	Unruk mengetahui kualitas standar dan inovasi dari pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas?
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.	Bagi Sekretaria Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam menggunkan Balance Scorecard sebagai alat ukur kinerja Organisasi sebagai pedoman pengambilan keputusan jangka panjang dan jangka pendek sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam Organisasi Publik.
2.	Bagi dunia Pendidikan dan Penelitian, terutama sebagai pedoman penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masala yang sama.
2.TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kinerja
Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.
Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.
2.1.1. Penilaian Kinerja
Manfaat pokok penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), adalah mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum dan membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, pemberhentian, dan mutasi.
2.1.2. Kinerja Organisasi
Menurut WJS Purwodarminto: “Kinerja adalah hasil kerja yang di capai oleh seseorang karyawan dalam melaksanaan tugas yang di bebankan kepadanya”. Kinerja (performance) dapat di definisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 2000). Semakin tinggi kinerja organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. jadi, suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.
“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika”.12 Jadi , Kinerja dapat di artikan seberapa Jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut di gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penilaian tersebut, juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan kualitas organisasi. Pengukuran kinerja aktivitas didisain untuk menilai aktivitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh
2.1.3. Organisasi Publik
Secara umum terdapat terdapat dua variabel penyusunan organisasi yaitu varibel Secara umum terdapat terdapat dua variabel penyusunan organisasi yaitu varibel manusia dan variabel-variabel organisasi. Variabel–variabel organisasi sendiri mempunyai unsurunsur tertentu.Unsur-unsur inilah yang kemudian membedakan suatu organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. 
Macam-macam organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, dan organisasi sosial yang semua merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat. Organisasi publik tentu sangat berbeda dengan organisasi privat. Organisasi privat atau swasta biasanya dalam memberikan pelayanan lebih baik dari pada pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Hal ini dikarenakan organisasi swasta lebih memperhatikan kualitas pelayanan, kepuasan dari konsumen, serta daya saing yang sehat.
2.3. Balanced Scorecard
Konsep Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu Balanced yang berarti berimbang dan Scorecard yang berarti kartu skor (Mulyadi, 2009:3). Kartu skor adalah kartu yang dipergunakan mencatat skor hasil kinerja seseorang dan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh karyawan di masa depan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja karyawan diukur secara berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, atau keseimbangan antara empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi,2009:3).
Balanced Scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Setiap ukuran perusahaan menekankan aspek strategi perusahaan (Halim dkk, 2000:209). Balanced Scorecard adalah system manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi (Hansen dan Mowen, 2006:509). Kaplan dan Norton (2000:9) mengungkapkan Balanced Scorecard menekankan bahwa semua ukuran finansial dan non-finansial harus menjadi bagian sistem informasi untuk para pekerja di semua tingkat perusahaan.
Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang menyatakan keseimbangan antara ukuran eksternal dan ukuran internal, ukuran finansial dan non-finansial. Perusahaan yang inovatif menggunakan Balanced Scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka panjang. Balanced Scorecard mengukur kinerja perusahaan pada empat perspektif yang seimbang (Balanced) yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan dalam Balanced Scorecard ini dinyatakan dalam semua ukuran hasil yang telah dicapai perusahaan di masa lalu dan faktor pendorong kinerja untuk masa depan perusahaan. 
2.3.1. Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard 
Menurut Mulyadi (2001), keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1.	Komprehensif yaitu Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain, yaitu customers, proses internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan 
2. Koheren yaitu Balanced Scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. 
3. Seimbang yaitu Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang. 
4. Terukur yaitu Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 
Sedangkan kelemahan dari Balance Scorecard yaitu:
1. Tolak ukur kinerja harus konsisten dengan strategi perusahaan, karena bila tolak ukur tidak konsisten dengan strategi perusahaan, karyawan akan merasakan bekerja saling tumpang tindih.
2. Balanced Scorecard seharusnya tidak mempunyai banyak tolok kinerja, karena terlalu banyak tolok ukur mengakibatkan kurang fokus dan membingungkan.
Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian secara cepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. Penilaian kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000). 
Ada beberapa perbedaan organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik mengenai perspektif dalam Balanced Scorecard, yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbandingan kerangka Balanced Scorecard swasta dengan sektor publik
PERSPEKTIF	SEKTOR SWASTA	SEKTOR PUBLIK	
Pelanggan	Bagaimana pelanggan melihat kita?	Bagaimana masyarakat pengguna pelayanan publik melihat kita?	
Keuangan
	Bagaimana kita melihat pemegang saham?	Bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya?
Bagaimana kita melihat pembayar pajak?	
Proses Internal
	Keunggulan apa yang harus kita miliki?	Bagaimana kita membangun keunggulan?	
Pertumbuhan dan Pembelajaran	Bagaimana kita terus memperbaiki dan menciptakan nilai?	Bagaimana kita terus melakukan perbaikan dan menambah niai bagi pelanggan dan stakeholder?	
Mahmudi, 2007:135
2.4. Kerangaka Pikir
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan di atas. Penilaian kinerja Organisasi ini menjelaskan kinerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dengan menggunakan metode balanced scorecard dan fantor-faktor pendukung penilaian.

Perspektif Keuangan
-	Berkembanga (Growth)
-	Bertahan (Sustain)
-	Panen (Hervast)

Balance scorecard

Penilaian Kinerja

Persfektif Non Keuangan
-	Pelanggan
-	Proses Bisnis Internal
-	Pembelajaran dan Pertumbuhan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ialah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan atau administrator.
3.2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan. 
3.3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2007; 28) penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk  menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah dalam Umar (2005:81). 
3.4. Informan
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik dan Kepala Bagian Program Data Organisasi,  dan SDM   Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan
3.5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 
a.	Studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, sumber informasi dan bahan-bahan yang diperoleh dari buku, literature, artikel. 
b.	Studi lapangan. Studi ini dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian. 
c.	Wawancara. Melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan informan adalah komisioner dan pegawai  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan
d.	Observasi. Melakukan pengamatan secara langsung pada lingkungan serta penerapan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Komisi Pemulihan Umum Propinsi Sumatera Selatan terutama komisioner yang terkait untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem informasi tersebut.
3.6. Alat Analisis
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis kualitatif. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Menggunkan metode Balance Scorecard dengan faktor-faktor pendukung penilaian yaitu:
1.	Perspektif keuangan pada Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran financial perusahaan dalam pencapaian perbaikan pada strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya yang dapat memberikan kontribusi peningkatan keuntungan perusahaan, sehingga dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 
2.	Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan mereka dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor mereka. (Hanuma, 2010) menyatakan bahwa perspektif ini merupakan leading indikator. Jadi, jika pelanggan tidak puas maka mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. 
3.	Perspektif proses bisnis internal, manajer harus mengidentifikasikan proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi pelanggan dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Melalui perspektif ini memungkinkan manajer untuk dapat mengidentifikasi seberapa baik bisnis mereka dapat berjalan dan berkembang, serta dapat mengetahui apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan keinginan para pelanggan
4.	Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menurut Kaplan dan Norton (2000:111-114) yaitu Kepuasan karyawan, Rentensi Karyawan dan Produktivitas Karyawan.
Adapun Penetapan indikator kinerja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Sumatera Selatan
No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
I	Terlaksananya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan 
Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai 
Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat 
Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)	
II	Terlaksananya Program Penguatan 
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 	Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas 
Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 
Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu 
Kab/Kota 	Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan). 	
III	Program Sarana dan Prasarana Aparatur 	Sarana dan prasarana Operasionalisasi KPU	Tingkat/ Kesesuaian kebutuhan anggota dan Staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/kota dan sarana prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran	
				
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Iangsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
Sebagaimana te!ah ditetapkan daam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umurn nomor : 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka   KPU Propinsi                                      Sumatera Selatan   mempunyai 6 (Enam) Sub Bagian, 3 (Tiga) Bagian dan 1 (Satu) Sekretaris, yaitu sebagai berikut:
1. Bagian Program Data Organisasi dan SDM 
a.	Subbagian Program dan Data 
b.	Subbagian Organisasi dan SDM 
2. Bagian Hukum Teknis dan Hubunan Partisipasi Masyarakat 
a.	Subbagian Hukum 
b.	Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 
3. Bagian Logistik Umum dan Keuangan: 
a.	Subbagian Keuangan
b.	Subbagian Logistik dan Umum 
Struktur organisasi KPU Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Sumber: Komisi Pemilihan Umum
4.2. Hasil Penelitian 
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Semua kegiatan penyelengaraan yang dlaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2010-20014. 
. Semua kegiatan penyelengaran yang dilaksanakan di KPU Propinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun Visi KPU Propinsi, Sumatera Selatan adalah: 
“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
Berdasarkan wawancara kepada pimpinan KPU Propinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan visi di atas maka misi yang akan dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan berpedoman dengan Renstra KPU Tahun 2010-2014, antara lain sebagai berikut :
1.	Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi. kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Sumatera Selatan; 
2.	Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara Iangsung. umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dam beradab dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan 
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif di Sumatera Selatan 
4.	Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemililahn Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 
5.	Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 
Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan dan Komisi Pemilihan Umum dapat di rumuskan sebagai berikut: 
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pe!aksanaan Pemilihan Umum 
2.	Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum. 
3.	Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara mum dan konsekuen 
4.	Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. 
5.	Melaksanakan Pemiilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. 
Sasaran merupakan panjabaran dan tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalamn jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, dimana sasaran merupakan bagian internal dalamn proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Sasaran yang dibuat KPU Propinsi Sumatera Selatan bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dapat dicapai. Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabiiltas lembaga demokrasi termasuk di da!amnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. 
Selanjutnya akan dilihat akuntabilitas kinerja dan Komisi Pemilihan Umum. Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance result). 
Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang memerlukan tindakan perbaikan untuk keperluan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Secara umum, Komisi Pemiihan Umum Propinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi, yang merupakan capaian sebagian dan sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka diperlukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan KPU dan Kepala Bagian Program Data Organisasi dan SDM kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Untuk mendukung program tersebut maka pada Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
a.	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU 
Tabel 4.1.
Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a.	Terlaksananya layanan perkantoran
•	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan
•	Terlaksananya pembayaran uang penghargaan penyelenggaraan pemilu 2004
b.	Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
•	Terselenggaranya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 dok (100%)

93,11%

100%

12 lap(100%)

81,62%	
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera SelatanTabel 4.1.

Tabel di atas menunjukkan persentase pencapaian target berdasarkan perbandingan target dan realisasi dan keuangan. Dengan dukungan anggaran pada DIPA 2011 yang lalu Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera   Selatan mampu merelalisasikan pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai yang ada dijajaran Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan tepat waktu. 
b. Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data 
Tabel 4.2.
Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan data Kepemiluan :
•	Tersusunnya RENJA KPU Propinsi 2012 
•	Tersusunnya RKA-KL KPU Propinsi 2012
b.	Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pelayanan TI 
•	Tersusunnya Updating Data Pemilih
c.	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
•	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi, TapRin, Lakip dan Sistem Pelaporan	1 dok (100%)

91,85%

68,86%

2 bulan(100%)

100%

1 dok (100%)

80,67%	
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan
b. Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data 

Tabel 4.2.
Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
b.	Tersusunnya Dokumen Perencanaani dan data Kepemiluan :
•	Tersusunnya RENJA KPU Propinsi 2012 
•	Tersusunnya RKA-KL KPU Propinsi 2012
b.	Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pelayanan TI 
•	Tersusunnya Updating Data Pemilih
d.	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
•	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi, TapRin, Lakip dan Sistem Pelaporan	1 dok (100%)

91,85%

68,86%

2 bln(100%)

100%

80,67%	
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan
c.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. 
KPU Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 mi mencanangkan beberapa program dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu 
Tabel 4.3.
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a.	Tertatanya Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya manusia
•	Terselenggaranya Rakor/Raker/Diklat di KPU Propinsi 
•	Terselenggaranya Sumpah Janji KPU Propinsi 
•	Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Pensiunan KPU Propinsi
•	Terselenggaranya Baperjakat 
•	Terlaksananya Analisa Jabatan
b.	Terlaksananya Sidang Kehormatan
•	Terlaksananya Penegakan Kode Etik/Dewan Kehormatan KPU Propinsi 
c.	Layanan Pengadaan Pegawai Baru 
•	Pengadaan Penyaringan CPNS
d.	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM 
•	Terlaksananya Diklat Struktural dan teknis Kepemiluan
e.	Terselenggaranya Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota 
f.	Terlaksananya PAW Anggota KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota	1 lap
(100%)

100%

90,01%

99,02%

85,19%

77,50%

2 kali sidang (100%)
81,85%

0%

40 org

(100%)

87,43%

93,56%

80,67%	
Sumber: KPU Provinsi SumSel
d. Terselenggaranya Operasional dan Pemiliharaan Gedung KPU
Indikator keberhasilan sasaran ini beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4.
Terselenggaranya Operasional dan Pemiliharaan Gedung KPU
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Terlaksananya Dukungan Administrasi Perkantoran
•	Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi/ Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi 
•	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kearsipan dan Perpustakaan 
•	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara 
•	Penghapusan Barang Milik Negara 
•	Terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian	12 bln (100%)
95,25%

12 bln
(100%)

98,30%

98,06%

54,53%
0%

72,14%
	
Sumber: KPU Provinsi SumSel

2.	Terlaksananya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan  Proses Politik
Untuk pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut
a.	Tersusunnya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
Tabel 4.6.
Tersusunnya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a.	Terlaksananya Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu
•	Terlaksananya Identifikasi dan Rumusan Masalah serta Bantuan Hukum (bagi yang melaksanakan Pemilukada)
b.	Tersusunnya Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu
c.	Terselenggaranya Supervisi dan Dokumeritasi Perubahan Peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta pengisian Keanggotaan DPRD	0%

0%

1 dokumen
(100%)

100%	
Sumber: KPU Provinsi SumSel
b.	Tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
c.	Tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
Tabel 4.7.
Tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
Indikator Kinerja	% Pencapaian Target	
a.	Tersusunnya Rancangan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu
•	 Terlaksananya Monitoring/ Supervisi dan Evaluasi
b.	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
•	 Tercapainya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada 
•	Tersalurkannya Informasi hasil Pemilu
Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota
•	 Terlaksananya Penggantian Antar waktu (PAW)	
1 naskah(100%)

89,03%
1 kali (100%)

95,83%

0%

0%
	
4.2. Kualitas Standar dan Inovasi dari Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas
	Kelancaran suatu pemilu sangat tergantung akan pengetahuan dan keterampilan manejerial Sekretariat Komisi Pemilihan Umum propinsi Sumatera Selatan untuk mendinamisasi setiap program dan jadwal tahapan Pemilu. Sekretariat dalam hal ini bersifat katalisator percepatan kinerja penyelenggaraan pemilu. Tingginya intensitas kegiatan dan pelatihan oleh manejerial Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesekretariatan. Kegiatana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan bantuan teknis lannya untuk program-program KPU Propinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya banyak pelatihan diharapkan dapat menghasilkan tata kelola kesekretariatan yang lebih kreatif, Inovatif, dan memenuhi standard pelayanan minimal tanpa melepaskan Peraturan Per Undang-Undangan sebagai pedoman dasar pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Undang-undangn No 22 tahun 2007, tentang penyelnggaran pemilihan umum yang berkenaan dengan tugas dan wewenang
	Program Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesekretariatan, yang dekilola oleh sebuah  kelompok kerja KPU Propinsi Sumatera Selatan, merancang kegiatannya dalam bentuk:
1.	Pelatihan Teknis pemahaman fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang sekretariat KPU Propinsi Sumatera Selatan sesua UU.
2.	Membuat rancangan pengembangan dan peng-khususan tentang tugas pokok Instruksional (Tupoksi) masing-masing bagaian dalam struktur organisasi.
3.	Pelaksanaan bina suasana antara sekretaris, para kepala Sub bagian dan staf serta memetakan Sumber daya Staff sekretariat sesuai kemampuan, keahlian dan minat masing-masing untuk mendukung lingkungan fisik dan mental sekretariat KPU Propinsi Sumatera Selatan.
4.	Simulasi merancang team work yang kuat dan materi metode membangun lingkungan kerja yang denamis, harmonis dan saling melengkapi.
5. PEMBAHASAN
Kierja organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dilihat dari perspektif keuangan yang sejalan dengan sasaran-sasaran rencana  strategik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum propinsi Sumatera Selatan  tahun 2010-2014 dan merupakan implementasi dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2011 dilihat dari:
5.1. Persepektif Keuangan
Penilaian kinerja Sekretaiat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan dilihat dari perspektif keuangan yaitu persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel persentase pencapaian target berdasarkan perbandingan target dan realisasi dan keuangan. Dengan dukungan anggaran pada DIPA 2011 yang lalu Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan mampu merelalisasikan pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai yang ada dijajaran Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan tepat waktu. 
Selain itu Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan merealisasikan pemberian uang penghargaan bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan yang bertuas pada Pemilu 2004, sebagai apresiasi atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilu dengan lancar. LUBER JURDIL dan aman serta minim konflik, sehingga Pemilu 2004 di Propinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan sukses. 
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan juga concern terhadap sistem pelaporan keungan yang menjadi bentuk pertanggung jawaban atas pemakaian anggaran, sehingga setiap laporan keuangan diusahakan harus selesai tepat waktu dan sesuai dengn aturan yang ada, selain itu juga sebagai upaya menciptakan KPU Propinsi Sumatera Selatan, sebagai lembaga yang kredibel dan transparan dalam pemakaian anggarannya juga sebagai upaya untuk menaikkan grade penilaian BPK atas KPU dan Wajar Dengan (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai syarat bagi diterimanya remunerasi. 
Menurut Kepala Bagian Logistik Umum dan Keuangan KPU Propinsi Sumatera Selatan berhasil menyerap 86,76% dari total  anggaran 076 APBN dan 99,80% dari dana Hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
5.2. Perspektif Pelanggan
Dalam rangka konsolidasi, monitoring, supervisi dan evaluasi ke Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Sëlatan, KPU Propinsi Sumatera Selatan kerap mengadakan acara baik itu dengan mengundang Kab/Kota tersebut ke Propinsi atau sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk konsolidasi internal agar KPU nantinya siap menjadi penyelenggara Pemilu yang handal.
Peningkatan pendidikan politik masyarakat dimaksudkan agar masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan pilihannya ketika Pemilu/Pilkada depat memilih berdasarkan logika dan pertimbangan yang rasional. Dengan harapan terjadi peningkatan pengetahuan Pemilih tentang hak dan kewajiban mereka sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menentukan kriteria calon pemimpin mereka nantinya.
5.3.	Proses Bisnis Internal
1.	Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penyusunan RENJA KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesumatera Selatan. Selanjutnya  KPU Propinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan penyusunan RKA-KL untuk Tahun Anggaran 2012 sebagai sebuah acuan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pasa tahun 2012.
Kemudian di tahun 2011 KPU Propinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan updating data pemilih, yaitu dengan menyusun data pemilih terbaru dan Kab/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, selain itu KPU Propinsi Sumatera Selatan juga mengirim beberapa orang operator untuk mengikuti pembekatan tentang DP-TOOLS di Jakarta dengan harapan nantinya dapat memberikan pembekalan bagi operator-operator yang ada di Kab/Kota di Sumatera Selatan.
2.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawian
KPU Propinsi telah melaksanakan Sumpah Janji bagi PNS Organik KPU. Sumpah janji ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi PNS sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PP 53 Tahun 2010, sumpah/janji PNS juga dimaksudkan sebagai sumpah PNS yang bersangkutan untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara. 
KPU Propinsi Sumatera Selatan juga secara berkala melaksanakan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pengurusan pensiunan PNS KPU, hal ini sebagai bentuk tertib administrasi bagi PNS di Sekretariat KPU, juga sebagai bentuk penghargaan dan negara bagi PNS yang telah loyal mengabdi untuk bangsa dan negara. 
Baperjakat merupakan salah satu tim intern yang dibentuk oleh Sekretanat KPU Propinsi Sumatera Selatan yang bertujuan menilai dan menimbang dan menganalisasi jabatan dan kepangkatan seorang PNS apakah sudah cukup untuk menduduki jabatan tertentu ataupun sebaliknya, dengan Baperjakat ini Sekretariat KPU Propinsi Sumatera Selatan selama 2011 berhasil mengangkat beberapa Kasubbag dan internal KPU dan Kabag dan internal KPU. 
Khusus untuk pengadaan CPNS pada tahun 2011 KPU Propinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan anggaran untuk maksud tersebut, akan tetapi kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena terkait dengan kebijakan Pemerintah yang mengadakan moratorium dan restrukturisasi pegawai yang ada. Moratorium tersebut bertujuan untuk membenahi struktur dan penyusunan kebutuhan sebenarnya pegawai yang diperlukan oleh masing-masing instansi sehingga nantinya penerimaan CPNS akan berdasarkan kriteria jurusan dan jabatan yang tepat sehingga tidak terjadi over capacity pegawai. 
5.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
KPU Propinsi Sumatera Selatan juga menyelenggaraan berbagai rapat, raker, dam rakor untuk membahas berbagai hal yang berkenaan dengan KPU dan kepemiluan, melakukan pemebekalan dan pembinaa untuk membenahai dan menertibkan hal-hal yang selama ini dirasa kurang dan untuk kemajuan dimasa mendatang.
Dalam hal pelaporan Barang Milik Negara (BMN) KPU juga melakukan pembenahan agar barang-barang yang sudah ada dapat terinventansir, terjaga dan terawat dengan balk dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kedepan diharapkan tidak ada satu pun Barang Milik Negara yang tidak terinventarisir. Begitu juga dengan sistem pelaporannya.
Sistem informasi kepegawalan (Sl-ADKA) merupakan bentuk pembenahan informasi kepegawalan yang ada di KPU dijalankan dengan pembelian 1 unit komputer dan perangkatnya, digunakan khusus sebagai alat untuk ertry database pegawai secara realtime, dengan sistem terkoneksi langsung dengan server KPU RI sehingga semua data mengenal kepegawalan yang ada di Propinsi Sumatera Selatan dapat di akses Iangsung dengan sistem ini.
5.5. Kualitas Standar dan Inovasi dari Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas
Kelancaran suatu pemilu sangat tergantung akan pengetahuan dan keterampilan manejerial Sekretariat Komisi Pemilihan Umum propinsi Sumatera Selatan untuk mendinamisasi setiap program dan jadwal tahapan Pemilu. Sekretariat dalam hal ini bersifat katalisator percepatan kinerja penyelenggaraan pemilu. Tingginya intensitas kegiatan dan pelatihan oleh manejerial Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesekretariatan. Kegiatana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan bantuan teknis lannya untuk program-program KPU Propinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya banyak pelatihan diharapkan dapat menghasilkan tata kelola kesekretariatan yang lebih kreatif, Inovatif, dan memenuhi standard pelayanan minimal tanpa melepaskan Peraturan Per Undang-Undangan sebagai pedoman dasar pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Undang-undangn No 22 tahun 2007, tentang penyelnggaran pemilihan umum yang berkenaan dengan tugas dan wewenang
	Program Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesekretariatan, yang dekilola oleh sebuah  kelompok kerja KPU Propinsi Sumatera Selatan, merancang kegiatannya dalam bentuk:
1.	Pelatihan Teknis pemahaman fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang sekretariat KPU Propinsi Sumatera Selatan sesua UU.
2.	Membuat rancangan pengembangan dan peng-khususan tentang tugas pokok Instruksional (Tupoksi) masing-masing bagaian dalam struktur organisasi.
3.	Pelaksanaan bina suasana antara sekretaris, para kepala Sub bagian dan staf serta memetakan Sumber daya Staff sekretariat sesuai kemampuan, keahlian dan minat masing-masing untuk mendukung lingkungan fisik dan mental sekretariat KPU Propinsi Sumatera Selatan.
4.	Simulasi merancang team work yang kuat dan materi metode membangun lingkungan kerja yang denamis, harmonis dan saling melengkapi.
6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitaian diatas maka dapat disimpulkan penilaian  Kinerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan umum Propinsi sumatera selatan menggunakan metode balance scorcard dengan Empat Perfektif sebagai berikut:
1.	Persfektif Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari persfektif keuangan dinyatakan baik, karena pencapaian target berdasarkan perbandingan target dan realisasi keuangan. Dengan dukungan anggaran pada DIPA 2011 yang lalu Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan mampu merelalisasikan pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai yang ada dijajaran Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan tepat waktu. Dalam penyerapan Anggaran mencapai 86,76% dari total  anggaran 076 APBN dan 99,80% dari dana Hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2.	Perspektif Pelanggan
Peningkatan pendidikan politik masyarakat dimaksudkan agar masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan pilihannya ketika Pemilu/Pilkada depat memilih berdasarkan logika dan pertimbangan yang rasional. Dengan harapan terjadi peningkatan pengetahuan Pemilih tentang hak dan kewajiban mereka sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menentukan kriteria calon pemimpin mereka nantinya. Tingginya peran masyarakat dalam pemilu/pilkada menunjukan adanya kerjasama yang baik antara KPU dengan Masyarakat.
3.	Perspektif Proses Bisnis Internal
a.  Terlaksananya Manajemen dan Perencanaan Data
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penyusunan RENJA, RKA-KL untuk tahun aggaran. Kemudian telah melaksanakan updating data pemilih, yaitu dengan menyusun data pemilih terbaru dan Kab/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, selain itu KPU Propinsi Sumatera Selatan juga mengirim beberapa orang operator untuk mengikuti pembekatan tentang DP-TOOLS di Jakarta dengan harapan nantinya dapat memberikan pembekalan bagi operator-operator yang ada di Kab/Kota di Sumatera Selatan.
b. Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawian
KPU Propinsi telah melaksanakan SumpahJanji bagi PNS Organik KPU, secara berkala melaksanakan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pengurusan pensiunan PNS KPU, Baperjakat hal ini sebagai bentuk tertib administrasi bagi PNS di Sekretariat KPU, juga sebagai bentuk penghargaan dan negara bagi PNS yang telah loyal mengabdi untuk bangsa dan negara. 
4.	Persfektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Menyelenggaraan berbagai rapat, raker, dam rakor untuk membahas berbagai hal yang berkenaan dengan KPU dan kepemiluan, melakukan pemebekalan dan pembinaa untuk membenahai dan menertibkan hal-hal yang selama ini dirasa kurang dan untuk kemajuan dimasa mendatang. Adanya pelaporan Barang Milik Negara (BMN) KPU juga melakukan pembenahan agar barang-barang yang sudah ada dapat terinventansir, terjaga dan terawat dengan balik dan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kedepan diharapkan tidak ada satu pun Barang Milik Negara yang tidak terinventarisir. Begitu juga dengan sistem pelaporannya.
Sistem informasi kepegawalan (Sl-ADKA) merupakan bentuk pembenahan informasi kepegawalan yang ada di KPU dijalankan dengan pembelian 1 unit komputer dan perangkatnya, digunakan khusus sebagai alat untuk ertry database pegawai secara realtime, dengan sistem terkoneksi langsung dengan server KPU RI sehingga semua data mengenal kepegawalan yang ada di Propinsi Sumatera Selatan dapat di akses Iangsung dengan sistem ini.
5. Kualitas Standar dan Inovasi dari Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas
Kelancaran suatu pemilu sangat tergantung akan pengetahuan dan keterampilan manejerial Sekretariat Komisi Pemilihan Umum propinsi Sumatera Selatan untuk mendinamisasi setiap program dan jadwal tahapan Pemilu. Sekretariat dalam hal ini bersifat katalisator percepatan kinerja penyelenggaraan pemilu. Tingginya intensitas kegiatan dan pelatihan oleh manejerial Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesekretariatan. Kegiatana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan bantuan teknis lannya untuk program-program KPU Propinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya banyak pelatihan diharapkan dapat menghasilkan tata kelola kesekretariatan yang lebih kreatif, Inovatif, dan memenuhi standard pelayanan minimal tanpa melepaskan Peraturan Per Undang-Undangan sebagai pedoman dasar pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Undang-undangn No 22 tahun 2007, tentang penyelnggaran pemilihan umum yang berkenaan dengan tugas dan wewenang

6.2. Saran
Adapun saran yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
1.	Peningkatan Penyerapan Anggaran BA.076 Dana APBN, dan juga Hibah Dana APBD.
2.	Peningkatan kualitas SDM yang telah ada masih dibutuhkan penambahan pengembangan pendidikan maupun penyegaran-penyegaran kembali melalui berbagai kursus atau diklat teknis dan fungsional. Distribusi pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas kerja sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas.
3.	Menjalanin Hubungan yang erat kepada masyarkat dalam peningkatan peran masyarakat terhadap pemilu/pilkada.
4.	Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta diskripsi kerja pada setiap bidang maupun personil

DAFTAR PUSTAKA

Giri, Efraim Ferdinan. Januari-April 1998. “Balanced Scorecard: Suatu Sistem Pengukuran Kinerja Strategik.” Kajian Bisnis, No 13, 35-46.

Kaplan, Robert S and David P Norton, 1993. “Putting the Balanced Scorecard to Work”, Harvard Business Review

Kaplan, Robert S, David P Norton. 1996. Translating Strategy Into Action TheBalanced Scorecard. United States of America: President and Fellows of Harvard College.

Kaplan, Robert S, David P Norton (Peter Yosi Pasla, Penerjemah). 2000. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKP Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKP Yogyakarta.

Mulyadi. 1997. Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Yogyakarta: Aditya Media.

. 2001. Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan. Edisi ke-1. Jakarta: Salemba Empat.

. 2009. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Soetjipto, Budi W.1997. “Mengukur Kinerja Bisnis dengan Balanced Scorecard” Usahawan no.6

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, Jakarta, Grasindo

_____. 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. Eko Jaya

Yuwono, Sony, 2002. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard : Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Ulum, Ihyaul M.D. 2006. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta, Bumi Aksara.